KOMINFO: Mengunakan VPN Harus Berizin

Bagikan

 

KOMINFO saat ini sedang meninjau regulasi layanan VPN. Nantinya, dengan aturan yang ada, semua layanan VPN di Indonesia harus memiliki lisensi.

“Lisensi VPN identik dengan otorisasi penyedia layanan Internet (ISP), hal utama yang berfungsi di sini adalah orang yang bertanggung jawab, tetapi kita mungkin tidak suka Rusia yang melarang VPN kemarin.”

Setelah Abrijani Pangerapan atau Sammy, mengatakan bahwa alasan perlunya regulasi, VPN idealnya adalah bagian dari ISP yang menyediakan layanan Internet. Tidak seperti ISP, VPN menyediakan layanan Internet tertutup.

“Semua ISP memiliki layanan VPN. sekarang ada banyak VPN gratis, jadi kami ingin buat regulasi. Jangan-jangan masyarakat yang pakai gratis malah datanya diambil. Jadi jangan pakai free VPN kalau sedang transaksi online, kita kan tidak tau,” -Katanya.

Saat ini, katanya, pemerintah belum dapat memblokir VPN gratis karena berpotensi berbahaya karena tidak ada dasar hukum. Untuk saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informasi hanya dapat bersosialisasi, sehingga publik memastikan untuk berhati hati menggunakan layanan VPN yang belum tidak berbayar.

“Saat ini sedang ditinjau untuk penyusunan peraturan. karena ada banyak masalah, ternyata ada juga banyak layanan VPN yang bebas digunakan dengan gratis”

Seperti kita ketahui, dengan memblokir sementara jejaring sosial pada 22 Mei 2019, banyak orang menggunakan VPN untuk mengaksesnya, mereka bahkan berbagi dan menyarankan menggunakannya tanpa berpikir lebih jauh kemungkinan buruk dapat terjadi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *